Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Ke Tujuh) Beserta Penjelasannya yang berisi : rn1) Keppres No. 80 TH 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;rn2) Penjelasan Atas KEPPRES No. 80 th 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn3) Lampiran I KEPPRES No. 80 TH 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn4) Lampiran II KEPPRES No. 80 TH 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn5) Kepmen KIMPRASWIL No. 257/KPTS/M/2004;rn6) Kepmen KIMPRASWIL No. 339/KPTS/M/2003;rn7) Lampiran KEPMEN KIMPRASWIL;rn8) Keputusan Presiden RI No. 61/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn9) Peraturan Presiden RI No. 32/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn10) Peraturan Presiden RI No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn11) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 105/PMK. 06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005;rn12) Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK. 06/2005;rn13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn14) Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Th 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn15) Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn16) Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;rn17) Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;